Undang – Undang dan Peraturan Pembangunan Nasional

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah, perlu menyusun Rencana

Kerja Pemerintah;

• bahwa Rencana Kerja Pemerintah memuat arah

kebijakan nasional satu tahun yang merupakan

komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian

kebijakan dalam melaksanakan pembangunan

nasional yang berkesinambungan;

• bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana

Kerja Pemerintah Tahun 2013;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan ...

• Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

• Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5178);

• Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH TAHUN 2013.

Pasal 1

• Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, yang

selanjutnya disebut RKP Tahun 2013, adalah

dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk

periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2013 yang

dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan berakhir

pada tanggal 31 Desember 2013.

• RKP Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri atas :

a. Buku ...

• Buku I tentang Prioritas Pembangunan dan

kerangka Ekonomi Makro, yaitu sebagaimana

dimuat dalam Lampiran I;

• Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang,

yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II;

dan

• Buku III tentang Rencana Pembangunan

Berdimensi Kewilayahan, yaitu sebagaimana

dimuat dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

• RKP Tahun 2013 merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014,

yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi

Makro tahun 2013, serta prioritas

pembangunan, rencana kerja dan

pendanaannya.

• RKP Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi:

• pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam

menyusun Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga Tahun 2013;

• acuan bagi Pemerintah Daerah dalam

menyusun Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2013;

c. pedoman ...

• pedoman bagi Pemerintah dalam menyusun

Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2013.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBN Tahun 2013 :

• Pemerintah menggunakan RKP Tahun 2013 sebagai

bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas

anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat;

• Kementerian/Lembaga menggunakan RKP Tahun

2013 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian/Lembaga dengan Dewan

Perwakilan Rakyat.

Pasal 4

• Kementerian/Lembaga membuat laporan kinerja

triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana

kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang

keluaran kegiatan dan indikator kinerja masingmasing

program.

• Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat

14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan

yang bersangkutan.

(3) Laporan ...

- 5 -

• Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan

pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan

anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh

Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 5

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menelaah

kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga Tahun 2013 hasil pembahasan

bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan RKP Tahun

2013.

Pasal 6

Dalam hal RKP Tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan

bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah

menggunakan RKP Tahun 2013 hasil pembahasan dengan

Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar ...

- 6 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Mei 2012

SUMBER : LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 119

http://bappenas.go.id/node/165/3534/presiden-ri-sahkan-perpres-no-54-tahun-2012-tentang--rencana-kerja-pemerintah-rkp-tahun-2013-/